KOMPAS.com - Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Indonesia yang jatuh setiap 17 Agustus selalu menjadi momen istimewa bagi seluruh rakyat.
Perayaan ini bukan hanya sekadar pesta, tetapi juga menjadi waktu untuk merenung. Sudah sejauh mana bangsa kita maju sejak memproklamasikan kemerdekaan?
Perjalanan Indonesia menuju kemajuan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, termasuk sektor swasta, memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Sebagai bagian dari masyarakat, setiap perusahaan tambang memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi pada pembangunan daerah sekitar.
Kontribusi sosial merupakan salah satu prinsip pertambangan berkelanjutan yang memastikan sumber daya alam yang diambil dapat dinikmati semua pihak.
Baca juga: Lestarikan Lingkungan, MDKA Tanam 1.000 Bibit Mangrove di Jakut dan Bekasi
General Manager Corporate Communications Merdeka Copper Gold ( MDKA) Tom Malik mengatakan, pihaknya turut berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di area sekitar operasi tambang.
“By nature, operasi pertambangan itu memang biasanya beroperasi di wilayah terpencil. Di Banyuwangi saja, walaupun di Pulau Jawa, Kecamatan kami berada di kecamatan paling remote. Jadi, memang tidak terlalu terjamah dengan pembangunan dan roda-roda ekonomi lainnya,” katanya kepada Kompas.com, Rabu (14/8/2024).
Oleh karenanya, MDKA berupaya memberdayakan masyarakat sekitar, salah satunya dengan menciptakan lapangan pekerjaan.
"Karyawan kami ada sekitar 2.000 orang, kontraktor kami juga sekitar 2.000 orang. Jadi, total operasi di Banyuwangi hampir 4.000 karyawan yang 70 persennya merupakan warga lokal," tuturnya.
Dari jumlah 70 persen tersebut, Tom menjelaskan, 40 persen pekerja berasal dari Kecamatan Pesanggaran yang merupakan basis operasi Tambang Emas Tujuh Bukit. Sisanya, 30 persen, merupakan warga dari daerah-daerah lain di Banyuwangi.
Baca juga: MDKA Transisi Energi Terbarukan Berkala di Lokasi Operasional
"Jadi, kami menciptakan lapangan kerja yang cukup besar dan menyerap tenaga kerja paling besar di Banyuwangi selain perusahaan atau pebisnis lainnya," ungkapnya.
Selain perekrutan rutin, sejak 2020, dua operasi tambang MDKA menjalankan Mining Apprentice Program, yakni pelatihan dan perekrutan perempuan dari masyarakat lingkar tambang.
Para rekrutan perempuan tersebut akan bekerja menjadi operator alat berat di Tambang Emas Tujuh Bukit dan juga Tambang Tembaga Wetar. Tercatat sebanyak 102 dari 236 (43 persen) operator alat berat di Tambang Tembaga Wetar pada 2022 adalah perempuan.
Selain itu, Tom mengatakan, MDKA juga bekerja sama dengan usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.
“Angka tahun lalu, sepertinya sekitar 150 UMKM lokal dengan nilai kontrak lebih dari Rp 100 miliar. Jadi, trickle down effect-nya ada,” jelasnya.
Pada 2022, Grup Merdeka mengeluarkan dana PPM lebih dari 3 juta dollar Amerika Serikat (AS) untuk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
Baca juga: Tekan Emisi, MDKA Tanam 1.000 Mangrove di TWA Angke dan Muara Gembong
Adapun, MDKA mengeluarkan dana 85.269 dollar AS untuk program kemandirian ekonomi, 437.108 dollar AS untuk peningkatan kapasitas masyarakat, dan 656.369 dollar AS untuk program tingkat pendapatan riil.
Tom menambahkan, pihaknya juga berkontribusi dengan membayar pajak. Kemudian, perusahaan tambang memiliki kewajiban membayar royalti sesuai undang-undang (UU).
Tak hanya itu, ada pula efek turunannya, yakni para karyawan dan pelaku UMKM yang didukung MDKA juga membayarkan pajak mereka.
Bahkan, kata Tom, Tambang Emas Tujuh Bukit yang dinaungi PT Bumi Suksesindo (BSI) selalu menjadi salah satu pembayar pajak tertinggi Banyuwangi.
MDKA mewujudkan komitmen peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sejumlah kebijakan, salah satunya membentuk Dokumen Rencana Induk Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (RI PPM).
Baca juga: Anak Usaha Bidang Baterai MDKA Bakal IPO, Bidik Dana Segar Rp 9,62 Triliun
Dokumen itu meliputi delapan pilar bidang program PPM, yaitu pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan, penguatan lembaga komunitas, dan infrastruktur.
Tom menjelaskan, kebijakan tersebut juga dibentuk berdasarkan ketentuan dari pemerintah, tetapi perusahaan diberikan kebebasan untuk memberikan besaran alokasi bantuannya.
Setelah menyusun pilar-pilar tersebut, MDKA melakukan asesmen di lingkungan sosial daerah setempat untuk mengetahui kebutuhan dan prioritas masyarakat.
“Paling prioritas adalah kemandirian ekonomi. Oleh sebab itu, banyak program kami yang memang difokuskan untuk pemberdayaan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, hingga pembangunan kapasitas usaha pertanian atau peternakan dan lain-lainnya,” ujarnya.
Selain itu, MDKA juga memiliki program-program yang berfokus pada pendidikan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan dan insentif bagi pengajar.
Program-program lainnya termasuk peningkatan akses pendidikan melalui beasiswa dan program belajar nonformal, dan fasilitas pendidikan seperti perpustakaan keliling, taman baca, bus sekolah, dan renovasi gedung sekolah.
Baca juga: 5 Tim Siap Adu Gagasan Pertambangan Berkelanjutan Kompetisi OlympiAR
Tom mengatakan, MDKA juga memiliki program kesehatan. Program peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan melalui pelatihan dan insentif bagi tenaga kesehatan, penyediaan obat-obatan dan fasilitas kesehatan, seperti mobil layanan sosial, termasuk dukungan atas kampanye pola hidup sehat.
“Kami melihat permasalahan di masyarakat. Jadi, pilar-pilar itu ibaratnya panduan dari pemerintah, tetapi kami bisa melihat dengan kombinasi apa kondisi di sananya,” ujarnya.
Tom menyebutkan, meski terbilang relatif muda, MDKA tetap melakukan berbagai evaluasi terhadap program-program PPM untuk memastikan keberhasilannya.
“Secara berkala dievaluasi, apakah program ini efektif atau perlu perbaikan atau mungkin tidak diperlukan lagi, atau lebih baik kami berfokus di tempat lain,” jelasnya.
Dia menambahkan, MDKA juga mendukung pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum, serta sistem jaringan pipa dan penampungan air bersih, khususnya untuk wilayah terpencil.
Lebih lanjut, Tom mengatakan, pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendukung atau melengkapi program pembangunan, salah satu contohnya seperti fasilitas layanan kesehatan.
Baca juga: Terapkan ESG, Sektor Pertambangan Diharapkan Wujudkan Operasional Berkelanjutan
"Kami melihat ada kepentingan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selama ini kami sudah banyak support puskesmas dan lainnya, tetapi baru bisa untuk penyakit yang umum,” katanya.
Kemudian, MDKA juga mendukung pemerintah dalam program perbaikan jalan, terutama yang digunakan untuk pengangkutan logistik perusahaan.
Tom menilai, kegiatan pertambangan yang secara alamiah dilakukan di daerah terpencil turut mendukung pemerataan pembangunan.
Dia mencontohkan, akses ke Wetar yang memerlukan satu hari dari Jakarta lewat jalur udara, darat, dan laut serta aktivitas ekonomi belum intens. Oleh karenanya, MDKA mendukung pembangunan di daerah.
Kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah operasi pertambangan.
Baca juga: Infrastruktur, Perhatian Utama CSR Merdeka Copper Gold
Merdeka Copper Gold membuktikan, perusahaan pertambangan dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.