Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Jadi Kunci Pemberdayaan UMKM

KOMPAS.com – Board Member  Franky O Widjaja mengatakan, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia menjadi salah satu yang tercepat di Asia Tenggara pada masa pandemi Covid-19.

Menurutnya, hal tersebut menjadi kunci sukses dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta membawa mereka masuk dalam rantai pasok global.

Dia juga menyebutkan, pandemi Covid-19 merupakan momentum menguji kualitas sinergi sektor privat dan pemerintah dalam memutar perekonomian Indonesia.

“Berlandaskan prinsip gotong royong, perusahan di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri Nasional (Kadin) Indonesia mengembangkan program economic empowerment berbasis digital guna menjangkau UMKM,” katanya.

Franky mengatakan itu dalam webinar bertajuk Sinergi Korporasi dan Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, Rabu (6/10/2021).

Baca juga: Bantu Pemerintah Atasi Covid-19, Sinar Mas Land Berhasil Vaksinasi Lebih dari 54.000 Orang

Dia menjelaskan, upaya korporasi melalui Kadin tersebut, yakni mempelajari berbagai modul economic empowerment dari negara lain yang terbukti berhasil, mencoba mengadopsinya, menggelar train the trainers, dan melibatkan para ahli dari negara tersebut.

Sekembalinya para pelatih ke daerah asalnya, mereka akan mengembangkan modul pelatihan yang sesuai dengan kekayaan setempat dengan melibatkan korporasi di sana dalam eksekusinya.

Pada kesempatan ini, Franky mengapresiasi keputusan pemerintah yang bergegas melakukan upaya memutus mata rantai penularanCovid-19  dengan memberlakukan pembatasan sosial, menggelar vaksinasi, berikut menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat.

Pada saat bersamaan, pemerintah juga memberikan kesempatan bagi industri utama guna beraktivitas berbasis protokol kesehatan, sekaligus mengeluarkan serangkaian kebijakan ekonomi dan insentif guna menjaga detak perekonomian Indonesia.

Baca juga: Bantu Pasien Covid-19, Sinar Mas Salurkan 1.200 Ton Oksigen Cair di Sumsel dan Jabar

Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kadin Bambang Brodjonegoro yang juga hadir di webinar tersebut menambahkan, sektor swasta bersama pemerintah patut mencoba berperan aktif agar pemulihan ekonomi berlangsung berkualitas,

Hal tersebut dilakukan demi mengangkat kesejahteraan para penduduk rentan miskin dan jelang kelas menengah (aspired middle class) yang berjumlah hampir mencapai 67 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Terlebih, keberadaan UMKM bisa menjadi ujung tombak pemberdayaan ekonomi kerakyatan karena kemampuannya membuka banyak lapangan kerja.

Ia mengatakan, Kadin melihat laju teknologi digital dapat menjadi wahana menaik kelaskan UMKM, yang tahun lalu berkontribusi hingga 60 persen dari keseluruhan pendapatan domestik bruto Indonesia.

Baca juga: Saling Bergandengan Tangan, Sinar Mas Ajak Berbagai Pihak untuk Mengatasi Pandemi di Dalam Negeri

Untuk itu, kata dia, Kadin merekomendasikan intervensi korporasi berbentuk pendekatan business to business yang berkelanjutan, mendampingi UMKM masuk rantai pasok bisnis yang lebih kuat.

Pada kegiatan yang menjadi bagian peringatan hari jadi Sinar Mas ke-83, Senior Advisory Board Member Sinar Mas, Gandi Sulistiyanto mencontohkan penugasan dirinya dan Rosan P Roeslani yang berlatar pebisnis sebagai calon duta besar adalah bentuk sinergi antara korporasi dengan Pemerintah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir pula di webinar tersebut mengatakan, perekonomian Indonesia pada kuartal II 2021 telah menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan di atas 7 persen.

“Pada kuartal ke-III, Purchasing Managers’ Index berada pada level ekspansif dengan torehan 52,2 persen,” ujarnya mengutip indikator terkini dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Ini Strategi Sinar Mas Agribusiness and Food Cegah Kebakaran Hutan

Menurut Airlangga, kondisi tersebut selain mendorong demand juga memberikan optimisme kepada pelaku ekonomi.

“Karenanya, pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan para stakeholders agar pemulihan ekonomi nasional bisa terus berlangsung. Segala upaya mendorong agar ekonomi dapat berkelanjutan adalah prioritas kami,” tegasnya.

Airlangga juga mengharapkan Rancangan Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dibahas dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rakyat Indonesia (RI) dapat ditetapkan sebagai UU.

Dengan begitu, harapnya, UU tersebut nantinya memberikan ruang yang leluasa bagi kalangan usaha.